Pemkot Surabaya Akhirnya Ambil
Alih Pengelolaan KBS
Mongabay – 8 jam yang lalu
Salah satu kandang KBS berisi Jerapah dan unta di zona
Afrika. Foto: Petrus Risky
Menindaklanjuti berbagai kasus kematian satwa yang terus terjadi
di Kebun Binatang Surabaya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian
Kehutanan akhirnya menyetujui memberikan ijin konservasi pengelolaan Kebun
Binatang Surabaya (KBS) kepada Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini dipastikan
setelah terjadi pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menko
Perekonomian, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Timur,
serta Walikota Surabaya, di kantor Presiden di Jakarta Pusat, Selasa (21/1).
Kepastian kabar pemberian ijin konservasi kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya disambut baik oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, ditengah berita miring yang menerpa Kebun Binatang Surabaya akibat banyaknya satwa mati.
“Selama ini pemkot belum bisa melakukan pembenahan menyeluruh. Contoh konkretnya, pemkot tidak bisa membenahi kandang karena masih dalam status konflik yang hingga kini menunggu kasasi. Hanya perawatan dan perbaikan kualitas makanan yang selama ini dioptimalkan,” kata Tri Rismaharini, Walikota Surabaya.
Pemerintah Kota Surabaya kata Risma, akan segera melakukan pembenahan secara menyeluruh pasca keluarnya ijin konservasi untuk Kebun Binatang Surabaya. Beberapa hal yang akan menjadi fokus pembenahan yaitu pemberlakuan standar internasional untuk pengelolaan Kebun Binatang Surabaya utamanya terkait pengamanan satwa serta perbaikan kondisi kandang.
“Dulu kandang satwa masih menggunakan jeruji, dimana pengunjung sering memberi makan sembarangan. Banyak sampah plastik yang dijumpai di sekitar kandang. Itu memungkinkan hewan koleksi KBS memakan yang tidak semestinya. Makanya, pengamanan itu yang paling penting,” Risma menerangkan.
Pemerintah Kota lanjut Risma, akan segera melakukan penambahan area untuk menampung satwa yang over populasi, pada lahan atau bangunan yang dinilai tidak berfungsi efektif.
“Luas KBS 15 hektar, dan banyak gedung-gedung serta lahan yang tidak efektif. Itu nanti yang bakal ditata ulang. Perluasan lahan KBS akan menggunakan lahan parkir seluas 2 hektar, sedangkan lokasi parkir bakal dipindah di sebelah terminal Joyoboyo,” imbuh Tri Rismaharini, Walikota perempuan pertama di Surabaya itu.
Penyegaran di tubuh pengelola juga akan menjadi prioritas Pemerintah Kota Surabaya, untuk memutus bibit-bibit konflik yang selama ini masih terjadi, agar kedepan dalam menjalankan tugas mengelola Kebun Binatang Surabaya betul-betul fokus pada kesejahteraan satwa.
“Penataan manajemen termasuk soal kandang, pakan dan seterusnya juga akan diaudit, bekerja sama dengan Universitas Airlangga. Jika ada satwa yang sakit tentu akan dirawat atau dipindah tangankan ke lembaga konservasi yang punya ijin,” tambah mantan Kepala Bappekko Surabaya ini.
Tri Rismaharini mengungkapkan, pihaknya mengalokasikan anggaran sekitar 15 milyar rupiah dari APBD Kota Surabaya, untuk melakukan perbaikan dan perluasan lahan Kebun Binatang Surabaya. Risma yakin bahwa upaya bersama untuk menjadikan Kebun Binatang Surabaya lebih baik dapat terwujud, melalui kerjasama dan keterlibatan semua pihak yang merasa memiliki Kebun Binatang Surabaya.
“Saya optimis mampu mengembalikan kejayaan KBS, yang pernah menyandang predikat kebun binatang terbesar se-Asia Tenggara,” imbuh Risma.
Gubernur
Jawa Timur Soekarwo, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup
Balthazar Kambuaya, serta Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Foto: Petrus Risky
Dukungan
Pemprov Jawa Timur
Pemberian
ijin konservasi kepada Pemerintah Kota Surabaya oleh Kementerian Kehutanan,
mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur
Soekarwo mengatakan, pemberian kewenangan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya
kepada Pemerintah Kota Surabaya merupakan keputusan yang sangat penting, demi
kebaikan serta kesejahteraan satwa.
“Ini
keputusan yang sangat penting, bagaimana pemerintah pusat memberikan kewenangan
pengelolaan penuh kepada Walikota Surabaya. Saya kira perbaikan akan segera
berjalan dan semuanya butuh proses,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur.
Dukungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kata Soekarwo, akan diberikan maksimal jika
dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, baik di bidang dukungan kebijakan,
hingga dukungan dana bila membutuhkan.
“Kami juga
akan memberikan bantuan konsolidasi ke berbagai pihak seperti Fakultas
Kedokteran Hewan Unair, untuk ikut dalam hal observasi, serta penanganan satwa
dan kandangnya. Ini akan dapat mengidentifikasi mana sebenarnya yang sudah tua,
sakit dan perlu perawatan sehingga akan dipindahkan, dan mana yang kelebihan
sehingga dapat ditata,” tutur Soekarwo.
Dalam
seminggu ini Walikota Surabaya Tri Rismaharini akan menunggu turunnya ijin
konservasi, sebagai kepastian dan payung hukum dalam pengelolaan Kebun Binatang
Surabaya.
“Pemerintah
kota akan lebih berani untuk menjalankan pengelolaan KBS secara profesional,
dan segera melakukan langkah-langkah untuk kebaikan KBS,” pungkas Tri
Rismaharini.
